DIALEKSIS.COM | Rio de Janeiro - Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir dan menyampaikan pernyataan nasional pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (28/4/2025). Pertemuan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dunia, di antaranya perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global, dan peran negara-negara berkembang dalam penguatan multilateralisme.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Insiden kekerasan yang melibatkan oknum Keuchik (kepala desa) Gampong Kedai Runding, inisial DZ, di Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, mencoreng marwah kepemimpinan lokal. Seorang pemuda berinisial Satria menjadi korban pemukulan massa setelah diduga diprovokasi oleh DZ. Peristiwa ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Direktur Eksekutif Walhi Aceh dan akademisi Universitas Serambi Mekah, TM Zulfikar, kembali menegaskan pentingnya penegakan hukum lingkungan untuk mengatasi praktik alih fungsi hutan ilegal di Aceh. Hal ini disampaikan menanggapi maraknya kasus perambahan hutan produksi dan konversi lahan untuk perkebunan sawit yang mengancam ekosistem dan satwa dilindungi.
DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. melakukan kunjungan silaturahmi ke dua institusi penting di wilayah hukumnya, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur dan Pengadilan Negeri (PN) Idi, Senin (21/4/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada KUHAP yang baru nanti, jenis putusan pengadilan dan penegak hukum di Indonesia akan bertambah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kominfo.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2025, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengintensifkan upaya penegakan hukum dan pencegahan kecelakaan untuk menciptakan kondisi yang aman dan lancar selama masa mudik. Salah satu langkah utama yang diambil yakni penindakan terhadap tiga masalah utama: penggunaan travel gelap, pelanggaran Over Dimension Overload (ODOL), dan peningkatan keselamatan untuk mengurangi angka kecelakaan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, meresmikan Pusat Operasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Dakgar) dan pemberlakuan Traffic Attitude Record (TAR) di Gedung NTMC Korlantas Polri. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Agus menekankan pentingnya kedekatan polisi dengan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menerima audiensi dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam. Plt. Kabag Kerja sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar dalam rilisnya mengatakan, dalam pertemuan ini lebih banyak membahas isu-isu terkait penegakan hukum di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) jangan tebang pilih dalam penegakan hukum konservasi di Aceh. Kesenjangan dan penggunaan standar ganda dalam penanganan Konflik satwa dan konflik agraria dalam hutan konservasi hanya akan menambah konflik baru dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap BKSDA.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bank menegakkan praktik manajemen risiko yang ketat dan tak segan menindak tegas oknum pegawai yang terbukti bersalah dan melanggar ketentuan perbankan sebagaimana telah dilakukan terhadap oknum pegawai di BSI KCP Aceh Indra Makmur.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko meminta jajarannya untuk mengoptimalisasi fungsi kepolisian dengan memaksimalkan pendekatan berbasis presisi dalam pelayanan masyarakat, serta memastikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berkeadilan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Safuadi, bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, baru-baru ini mengumumkan dalam penindakan pelanggaran hukum di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Pilkada Aceh 2024 menjadi panggung penting untuk membuktikan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam setiap pesta demokrasi, netralitas aparat penegak hukum (APH) menjadi ujian utama, termasuk di Aceh, yang memiliki sejarah politik unik dan dinamis.
DIALEKSIS.COM | Feature - Ada pengkhianat untuk negeri, ada pahlawan untuk rakyat. Seragam yang dikenakannya menandakan dia sebagai aparat penegak hukum. Pangkatnya sudah Ajun komisaris.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan perlu adanya kejelasan dalam mengatur penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
DIALEKSIS.COM | Soki - Munawal Hadi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, terus menunjukkan kinerja yang layak diapresiasi. Di bawah kepemimpinannya, Kejari Bireuen tidak hanya berhasil mencapai berbagai target, tetapi juga mendapatkan pengakuan atas dedikasinya dalam menegakkan hukum dan mengelola sumber daya secara optimal.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Permainan ini sudah cukup lama dan bertabur di bumi Pertiwi, publik kini mempertanyakan seriuskah pemerintah memberantas judi online? Gaungnya saat ini menggema, upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi mulai terlihat, namun mampukah penegak hukum kita memberantasnya?
DIALEKSIS.COM | Pekanbaru - Berdasarkan keterangan Kementerian Perindustrian RI bahwa pendirian pabrik semen di Aceh tidak mungkin dikeluarkan izin karena sedang moratorium, maka jika ada pabrik yang baru berdiri kemudian beroperasi, maka Polda Aceh harus melakukan penindakan secara hukum.
